Hari Anak Nasional

Sumber : Kompas

Ditulis oleh : R Valentina Sagala

Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional, sementara 24 Juli adalah peringatan diratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW) menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Dalam dinamika hak asasi manusia, istilah hak asasi anak maupun hak asasi perempuan lahir untuk menjawab bahwa pada kenyataannya cara pandang yang menyamaratakan laki-laki-perempuan, dewasa-anak, adalah kurang tepat. Kenyataan menunjukkan bagaimana anak-anak di berbagai belahan dunia mengalami kelaparan, kekerasan, ditelantarkan, dan seterusnya. Demikian pula perempuan mengalami diskriminasi, baik dalam keluarga, komunitas, maupun kehidupan bernegara.

Di Indonesia, misalnya, meski telah memiliki antara lain Undang-Undang (UU) No 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 3/1997 tentang Pengadilan Anak, Keputusan Presiden No 36/1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, realitas kesejahteraan anak masih jauh dari harapan. Kejadian busung lapar belum lama ini menyentak kita tentang buruknya kondisi anak. Belum lagi persoalan anak yang dipekerjakan di sektor pekerjaan terburuk, anak di wilayah konflik, korban perdagangan manusia, dan banyak lagi.

Persoalan menjadi rumit ketika anak mengalami diskriminasi berlapis. Pertama, karena dia adalah anak, dan kedua, karena perempuan. Di sinilah keberadaan anak perempuan diabaikan sebagai perempuan.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan di Indonesia terdapat 4.201.452 anak (berusia di bawah 18 tahun) terlibat dalam pekerjaan berbahaya, lebih dari 1,5 juta orang di antaranya anak perempuan. Data IPEC/ILO memperkirakan terdapat 2,6 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia dan sedikitnya 34,83 persennya tergolong anak. Sekitar 93 persennya anak perempuan (Kompas, 2/7/05). PRT anak perempuan berada dalam posisi rentan, mulai dari situasi kerja buruk, eksploitasi, hingga kekerasan seksual.

Di pedesaan, kemiskinan, pernikahan dini, minimnya pendidikan, dan kondisi kesehatan yang buruk mendorong anak perempuan terjerembab dalam prostitusi dan masuk dalam jerat perdagangan manusia.

Pernikahan pada anak perempuan terus berlanjut: 46,5 persen perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun dan 21,5 persen sebelum mencapai usia 16 tahun. Tingkat pernikahan dini ini jauh lebih tinggi di pedesaan. Survei terhadap 52 pekerja seks komersial di lokalisasi Dolly di Surabaya ditemukan bahwa lebih dari 25 persen dari mereka pertama kali bekerja berumur di bawah 18 tahun (Ruth Rosenberg, 2003).

Artinya, persoalan yang menimpa anak perempuan bukan hanya karena kemiskinan, melainkan kuatnya ideologi patriarkhi yang dianut negara maupun masyarakat yang terwujud bukan saja pada peminggiran perempuan sebagai jenis kelamin, melainkan juga mereka yang senantiasa terpinggirkan (the voiceless), seperti anak, masyarakat miskin pedesaan, minoritas, difabel, dan masyarakat adat.

Inilah mengapa gerakan feminis semestinya terus menajamkan perjuangannya terhadap persoalan yang dialami the voiceless. Kelompok perempuanlah yang mengusung tindakan khusus sementara (affirmative action) dalam instrumen HAM (Pasal 4 CEDAW). Kehadiran instrumen HAM anak dan perempuan, tidak saja mendesak ditegakkannya hak anak dan perempuan oleh negara, melainkan juga mengajukan cara pandang baru tentang HAM.

Ketentuan

Baik CEDAW maupun CRC telah memuat ketentuan tentang anak perempuan. Contohnya, Pasal 10 huruf (f) CEDAW yang menyebutkan, negara peserta wajib menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di bidang pendidikan, khususnya menjamin pengurangan angka putus sekolah anak perempuan dan penyelenggaraan program untuk anak perempuan yang sebelum waktunya meninggalkan sekolah.

Salah satu prinsip CRC, yaitu best interest of the child, dimuat secara eksplisit dalam CEDAW, seperti pada Pasal 16 Ayat (1) huruf (d) dan (f). Demikian pula ketentuan jaminan negara bahwa pertunangan dan perkawinan seorang anak tak akan memberi akibat hukum (Pasal 16 Ayat 2). Diskriminasi dan pelanggaran hak anak perempuan juga telah menjadi satu di antara 12 critical areas of concern Beijing Platform for Actions yang ditandatangani Pemerintah Indonesia tahun 1995.

Namun, apa mau dikata, teks tinggal teks. Berbagai persoalan peraturan perundangan yang ada pun belum sempat diurus pemerintah hingga kini. Sebagai contoh, ratifikasi CRC berupa keputusan presiden dikritik karena menjadi kendala saat Indonesia hendak meratifikasi instrumen hak anak lainnya di bawah CRC. CRC semestinya diratifikasi menjadi UU.

UU RI No 7/1984 masih menghadapi berbagai kendala. Selain soal reservasi Pasal 29 CEDAW tentang penyelesaian perselisihan penerapan dan penafsiran konvensi, Indonesia juga belum meratifikasi optional protocol yang mengatur pelaporan individu/organisasi nonpemerintah tentang pelanggaran terhadap konvensi, prosedur komunikasi, dan penyelidikan.

Memang, peraturan perundangan tidak ada artinya tanpa keseriusan negara menegakkan hak asasi perempuan dan anak. Ratifikasi beribu konvensi sia-sia jika tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata. Jika keseriusan ini ada, dugaan saya, para pejabat tidak akan menutup-nutupi penderitaan rakyat, buang-buang uang negara untuk studi banding ke luar negeri, atau minta kenaikan tunjangan. Mereka akan sibuk mengerjakan pekerjaan rumah negeri ini: menegakkan hak asasi rakyat, khususnya anak dan perempuan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: